Bandar Lampung, Harianduta.com- Koalisi Rakyat Menggugat yang tergabung dari LSM Pro Rakyat, LSM Gamapela, LSM Geram Andri Arifin meminta Wali Kota Bandar Lampung mengambil langkah tegas terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung, Dedi Sutioso, menyusul adanya dugaan persoalan dalam pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
Kordinator Koalisi Rakyat Menggugat Johan Alamsyah menyoroti temuan terkait pekerjaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak. Bahkan, menurutnya, terdapat pekerjaan yang sempat roboh namun kembali dikerjakan, yakni proyek trotoar Jalan Sultan Agung, BandarLampung, dengan anggaran sekitar Rp21,77 miliar.
Johan meminta Wali Kota Bandar Lampung mengevaluasi secara serius kinerja Kepala Dinas PU Dedi Sutioso dan jajaranya. “Jika memang terbukti ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, harus ada tindakan tegas,” ujar Johan, Selasa (15/9/2026)
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut penggunaan anggaran pemerintah.
Andri Arifin menambahkan temuan lain proyek yang ada Dinas PU Kota Bandar Lampung banyak kejanggalan. Dimana tidak sampai 2 persen harga penawaran ini indikasi terjadinya korupsi kolusi nepotisme (KKN). Ia berharap Walikota Bandar Lampung segera mencopot jajaran Dinas PU. “Kami tiga lembaga akan melaporkan ini ke aparat penegak hukum,” tutup Andri.
Sedangkan Toni Bakrie meminta APH untuk mengusut tuntas proyek yang ada Dinas PU, dirinya yakin bahwa APH masih ada yang bersikap adil. “Kami meminta APH untuk mengusut tuntas seluruh indikasi pelanggaran pada pengerjaan proyek ini. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi atau tebang pilih dalam penegakan hukum,” ujar Toni Bakrie dalam keterangannya.
Diri nya yakin bahwa di tengah berbagai tantangan yang ada, masih banyak aparat penegak hukum yang berintegritas dan bersikap adil demi menegakkan keadilan bagi masyarakat.
”Saya yakin bahwa APH masih ada yang bersikap adil dan bekerja profesional demi kepentingan rakyat. Kepercayaan masyarakat bergantung pada keberanian aparat dalam menindak siapapun yang terlibat,” tegasnya.
