Bandar Lampung, Harianduta.com-Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL), Prof. Dr. M. Yusuf Barusman, MBA, memberikan penghargaan atas capaian luar biasa Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Selamat atas capaian kinerja luar biasa dan konsisten yang diraih Pemprov Lampung. Gubernur Mirza dan BPKAD Lampung,” ujar Prof. Barusman, Jumat (23/5)
Menurut Prof. Barusman, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade mencerminkan kualitas manajerial yang tidak hanya andal, tetapi juga visioner dalam menghadirkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.
Capaian ini diharapkan menjadi semangat baru bagi Pemprov Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola keuangan demi kemajuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar Jumat (23/5), Gubernur Lampung Mirza menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kerja keras dan dedikasi mereka. Ia menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan amanah besar untuk terus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa capaian ini tidak terlepas dari sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah, serta penguatan sistem pengawasan internal yang terus dikembangkan.
“Capaian WTP yang ke-11 ini adalah bukti bahwa efisiensi tidak berarti menurunnya kualitas pengelolaan keuangan. Justru ini menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang baik, efisiensi bisa berjalan beriringan dengan akuntabilitas,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, dalam situasi fiskal yang menuntut kehati-hatian dan penghematan belanja, Pemprov Lampung terus berinovasi dalam sistem perencanaan dan pengendalian anggaran, termasuk digitalisasi pelaporan keuangan, optimalisasi aset, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.
Lebih lanjut, Marindo menekankan bahwa raihan opini WTP bukan sekadar formalitas atau prestasi administratif, melainkan mencerminkan integritas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah.
“Kami memaknai WTP ini sebagai amanah yang harus dijaga. Karena di balik angka-angka laporan keuangan, ada harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.
Pemprov Lampung juga berkomitmen untuk terus memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan dari hasil pemeriksaan, sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan capaian ini, Provinsi Lampung menjadi salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang berhasil mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade, sebuah prestasi yang tidak hanya membanggakan secara administratif, tetapi juga memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah.
Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa capaian ini tidak terlepas dari sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah, serta penguatan sistem pengawasan internal yang terus dikembangkan.
“Capaian WTP yang ke-11 ini adalah bukti bahwa efisiensi tidak berarti menurunnya kualitas pengelolaan keuangan. Justru ini menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang baik, efisiensi bisa berjalan beriringan dengan akuntabilitas,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, dalam situasi fiskal yang menuntut kehati-hatian dan penghematan belanja, Pemprov Lampung terus berinovasi dalam sistem perencanaan dan pengendalian anggaran, termasuk digitalisasi pelaporan keuangan, optimalisasi aset, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.
Lebih lanjut, Marindo menekankan bahwa raihan opini WTP bukan sekadar formalitas atau prestasi administratif, melainkan mencerminkan integritas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah.
“Kami memaknai WTP ini sebagai amanah yang harus dijaga. Karena di balik angka-angka laporan keuangan, ada harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.
Pemprov Lampung juga berkomitmen untuk terus memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan dari hasil pemeriksaan, sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan capaian ini, Provinsi Lampung menjadi salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang berhasil mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade, sebuah prestasi yang tidak hanya membanggakan secara administratif, tetapi juga memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah. (*)
