Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan tidak ada kewajiban bagi pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti penerbangan internasional perdana rute Lampung–Malaysia melalui Bandara Raden Inten II yang dijadwalkan berlangsung Rabu, 12 Februari 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memastikan keikutsertaan dalam penerbangan inaugural tersebut sepenuhnya bersifat sukarela dan tidak menggunakan anggaran perjalanan dinas.
“Kita tidak memaksakan OPD atau ASN untuk terbang. Yang kita minta hanya agar OPD menyosialisasikan kepada stakeholder, keluarga, atau masyarakat yang ingin ke Malaysia agar memanfaatkan penerbangan ini,” ujar Marindo, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan, di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas, tidak ada kebijakan perjalanan dinas ke luar negeri dalam kegiatan tersebut. Surat yang beredar, lanjutnya, hanya berupa imbauan untuk menyukseskan pengaktifan kembali rute internasional.
“Tidak ada perjalanan dinas. Biaya ditanggung pribadi bagi yang ingin ikut. Ini murni partisipasi sukarela,” tegasnya.
Penerbangan perdana rute Lampung–Malaysia akan dilayani maskapai TransNusa dengan jadwal keberangkatan pukul 12.30 WIB menuju Kuala Lumpur International Airport (KLIA). Penerbangan ini menjadi langkah penting dalam proses pengembalian status Bandara Raden Inten II sebagai bandara internasional.
Sebelumnya, status internasional bandara sempat nonaktif karena tidak adanya penerbangan luar negeri. Setelah melalui persetujuan sejumlah kementerian terkait, kini status tersebut diupayakan aktif kembali.
“Salah satu syaratnya adalah adanya penerbangan internasional dalam kurun waktu tertentu. Karena itu, kami mengimbau semua pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, untuk memanfaatkan penerbangan ini agar tidak kosong,” jelas Marindo.
Ia menambahkan, tingkat keterisian kursi pada penerbangan perdana sangat menentukan keberlanjutan rute. Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan maskapai dan investor agar slot penerbangan internasional di Lampung tidak kembali dicabut.
Selain penerbangan perdana, rangkaian kegiatan selama dua hari juga mencakup agenda pertemuan Government to Government (G-to-G) dan Business to Business (B-to-B) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kerajaan Malaysia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang kerja sama di sektor perdagangan dan pariwisata.
Meski demikian, Marindo menyebut dirinya tidak dapat mengikuti penerbangan perdana karena memiliki agenda bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal juga disebut memiliki agenda lain di luar daerah. Namun, Pemprov memastikan tetap ada perwakilan resmi yang hadir dalam momen tersebut.
Dengan kembali dibukanya rute internasional ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap konektivitas global daerah semakin terbuka, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan sektor pariwisata di Bumi Ruwa Jurai.
