Oleh: Darwin Ruslinur, jurnalis senior Lampung.
WAJAH Kota Bandarlampung selalu punya cerita di pukul 05 sore. Disatu sudut, lampu- lampu jalan mulai berpijar, menyambut ribuan pekerja yg rindu pulang kerumah. Namun, di sudut Jl.Teuku Umar tepat dibawah megahnya Fly Over Mall Boemi Kedaton (MBK), kerinduan itu harus tertahan.
Senja disini tidak romantis; ia bising oleh klakson, pekat oleh asap knalpot, dan dikepung oleh kemacetan yg seoalah tanpa ahir. Bagi warga Kedaton, Labuhanratu, Sukarame, hingga Rajabasa, titik ini adalah ujian kesabaran harian.
Kendaraan dari arah lampu merah Jl. Sultan Agung dan Jl. Teuku Umar bergerak merayap, lalu mendadak terkunci total. Penyebabnya, adalah pemandangan yg jamak kita lihat setiap hari: puluhan ojek daring, taksi online, hingga angkutan kota yg berjejer mengetem di bahu jalan, manaik-turunkan penumpang tepat dimulut jembatan Way Balau.
Disana, terjadi benturan ego ruang yg luar biasa. Jalan bawah Fly Over yang seharusnya menjadi tempat kendaraan berputar arah ( _U-trun_) dg lancar, justeru berubah fungsi menjadi terminal bayangan yg semrawut. Pengendara yg hendak putar balik terpaksa bermanuver ekstrim, memotong jalur dan saling mengunci dg arah kendaraan yg keluar dari MBK.
Pagar besi pembatas jalan yg dipasang beberapa waktu lalu ternyata hanya menjadi obat penenang sementara. Macet tidak hilang, ia hanya bergeser beberapa puluh meter ke depan dan ke belakang. Jalan protokol tetap saja lumpuh.
Padahal, jika kita mau sedikit menengok ke sisi depan MBK, ada secercah harapan yg kasat mata. Lahan eks Bengkel Maruman Siger kini telah kosong rata dg tanah, dan kabarnya telah dibebaskan oleh pihak manajemen MBK. Lahan memanjang hingga ke bibir jembatan Way Balau itu sendiri diam, menanti sebuah keputusan besar.
Disinilah, ruang publik merindukan kehadiran seorang Ibu Walikota Bandarlampung Eva Diana. Masyarakat tidak butuh solusi kosmetik yg sekedar memperlebar lubang putaran jalan. Solusi sejatinya ada pada keberanian politik (_Political Will_) seorang Walikota untuk mengetuk meja manajemen MBK.
Walikota memiliki kuasa penuh atas nama hukum dan keselamatan warganya untuk mendesak MBK merombak tata ruangnya. Bayangkan, sebuah skenario baru yg manusiawi: lahan eks Bengkel Maruman Siger itu disulap menjadi lajur perlambatan (_Deceleration Lane_) dan _transit hub modern_ yg masuk kedalam.
Ojek online dan angkot memiliki kantong parkir resmi yg luas disana untuk menjemput penumpang secara tertib, gratis tanpa menyentuh jalan utama. Lalu, sebagai pelengkap rekayasa, Pemkot bersama pengelola MBK melakukan pengecoran dg sistem plat gantung (_canti lever_) di atas sebagian bibir Way Balau tanpa mempersempit aliran sungainya.
Coran kokoh itu akan menjadi lajur akselerasi (_Acceleration Lane_) bagi kendaraan untuk keluar dg aman menuju jalur cepat. Dengan demikian, jalur bawah fly over-pun kembali suci, murni hanya untuk kendaraan yang melaju dan berputar balik tanpa hambatan samping.
Semua cetak biru ini sudah sangat matang di kepala warga yg setiap hari merasakannya. Yang tersisa kini hanyalah satu hal: ketegasan regulasi. Apakah lahan strategis eks Bengkel Maruman Siger itu akan dibiarkan jatuh kembali menjadi bangunan komersil baru yang menambah beban macet, atau dikorbankan demi hak bernafas para pengguna jalan..?
Warga Bandarlampung sudah terlalu lelah menghabiskan sisa umur mereka di tengah kepulan asap knalpot depan MBK. Kini, bola panas ada di tangan Walikota Bandarlampung Bunda Eva. Saatnya, mengintervensi dg ketegasan memaksa korporasi ramah pada ruang publik dan mengembalikan hak warga untuk pulang ke rumah dg senyuman, bukan dengan urat leher yangg tegang.
