BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui penguatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, serta perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Mirza menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 3,3 juta hektare dan lebih dari 1,2 juta hektare lahan pertanian produktif, Lampung menjadi penopang utama produksi pangan di Sumatera dan sebagian Pulau Jawa.
“Fondasi utama ekonomi Lampung adalah pertanian. Karena itu, pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas bersama. Ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah-daerah produsen seperti Lampung,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, tiga komoditas utama yang menjadi kekuatan Lampung selama puluhan tahun adalah padi, jagung, dan singkong. Selain itu, Lampung juga memiliki sektor peternakan yang kuat melalui produksi ayam, telur, sapi, dan kambing yang menopang kebutuhan pangan nasional.
Menurut Mirza, surplus produksi pangan yang dimiliki Lampung selama ini telah berkontribusi besar terhadap pasokan pangan nasional, terutama untuk wilayah Sumatera dan DKI Jakarta.
“Jagung Lampung menjadi bahan baku pakan ternak nasional, beras Lampung menyuplai berbagai daerah, dan singkong Lampung menopang industri tapioka nasional. Ini adalah kekuatan besar yang harus terus kita jaga dan tingkatkan,” katanya.
Meski memiliki potensi besar, Mirza mengakui sektor pertanian Lampung selama bertahun-tahun menghadapi persoalan mendasar, mulai dari tata niaga yang tidak berpihak kepada petani, distribusi pupuk yang tidak optimal, hingga rendahnya produktivitas pertanian.
Akibat kondisi tersebut, kesejahteraan petani berjalan lambat dan berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Dulu petani kita hanya bertani untuk bertahan hidup. Harga gabah rendah, pupuk sulit, harga hasil panen jatuh saat musim panen raya, sementara keuntungan petani sangat kecil,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan sektor pangan, termasuk penetapan harga gabah, perbaikan distribusi pupuk, dan penguatan rantai pasok hasil pertanian.
Mirza menyebut kebijakan tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani di Lampung.
“Hari ini harga gabah dijaga Rp6.500 per kilogram, pupuk mulai tersedia, dan tata niaga mulai dibenahi. Dampaknya, pendapatan petani meningkat dan ekonomi daerah mulai bergerak lebih baik,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan petani terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat di daerah sentra pertanian, termasuk kenaikan penjualan kendaraan bermotor dan meningkatnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
