Harianduta.com – Raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Daerah, khususnya Pemprov Lampung merupakan capaian luar biasa dalam tata kelola keuangan daerah untuk kemajuan masyarakat Lampung.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024) lalu.
Sri Mulyani mengungkapkan adanya peningkatan jumlah lembaga daerah yang meraih opini WTP. Untuk tingkat daerah berhasil meraih angka 92,25. Sebelumnya berada di angka 89,7 persen,” ujarnya.
Dengan raihan tersebut, lanjut Sri Mulyani, laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP dinilai sebagai capaian luar biasa. Baik bagi peraih kategori 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun berturut-turut.
“Ini adalah capaian yang luar biasa kalau kita lihat dari perjalanan Indonesia membangun tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, serta bertanggung Jawab,” tegasnya.
Menurut Sri Mulyani, pencapaian itu tidak sekedar dari sisi status hasil audit BPK. Namun yang terpenting adalah merealisasikan APBN dan APBD agar bisa bermanfaat sebagai instrumen keuangan di pusat dan daerah. Guna memecahkan masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, ” ujarnya
Sementara, Pj. Gubernur Lampung Samsudin menyampaikan apresiasi atas raihan WTP Pemprov Lampung 10 kali berturut-turut. Ia mengajak kepada seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemprov Lampung bersama jajaran untuk terus berupaya meningkatkan kinerja.
“Terimakasih kepada pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan jajarannya yang telah melakukan kinerja dan akuntabitabilitas dengan baik, mari kita bersama untuk melanjutkan yang sudah baik ini agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan kedepannya,” kata Samsudin.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Marindo Kurniawan mengucapkan terimakasih atas capaian ini. Menerima opini WTP sebanyak 10 kali menjadi pemacu semangat seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Lampung untuk terus meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pemerintah.
“Alhamdulillah, ini tentu menjadi kebanggaan bagi Pemprov Lampung menerima penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas capaian opini WTP minimal 10 kali Berturut-turut,” ungkapnya.
Marindo menegaskan, pencapaian itu tak lantas menjadikan jajaran Pemprov Lampung berpuas diri. Namun menjadi motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan performa kinerja pemerintahan. “Khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan Keuangan pemerintah daerah,” jelasnya
Opini WTP yang berhasil diraih Pemprov Lampung, sambung Marindo, menjadi bukti komitmen dalam mengelolah dan mempertanggungjawabkan keuangan Pemerintah Daerah dengan baik, ” tambah dia.
Disisi lain, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Hadiyanto berharap capaian WTP Pemerintah Daerah tersebut mampu menjadi energi bagi seluruh pengelola keuangan dan pengelola kinerja, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan secara simultan,” pungkasnya. (*)
