Bandar Lampung, Harianduta.com– Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia Bersatu (FKPPIB) “Wadah Aspirasi Putra Putri Karyawan BUMN” hari ini meluncurkan kampanye nasional untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam upaya mereka membersihkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari korupsi.
Kampanye ini akan melibatkan pemasangan 1000 spanduk di seluruh provinsi di Indonesia dimana kordinator daerah Forum Putra Putri karyawan BUMN ini terbentuk jawa, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lalu, Sumatera yakni Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.
“Kami prihatin dengan maraknya korupsi di BUMN dan menjadi atensi FKPPIB yang notabene orang tua kami bekerja dan mencari nafkah di perusahaan BUMN. ” Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah membuat perusahaan BUMN lambat untuk maju bahkan cenderung mundur. Dan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak citra BUMN dan menghambat pembangunan nasional”, kata Tezza Aldiano Goivanny, Minggu (2/6/24024).
FKPPIB juga menyerukan kepada pemerintah untuk mendukung penuh langkah KPK dan Kejagung dalam memproses kasus korupsi ditubuh perusahaan plat merah dibawah komando Kementerian BUMN. Hal ini termasuk memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi, dan menindak tegas pelaku korupsi.
“BUMN sebagai pilar perekonomian Indonesia harus menjadi contoh bagi penerapan asas-asas pedoman umum Good Corporate Gavernance (GCG) yang disebut TARIF, yaitu: Transparency (transparansi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggung jawab), Independence (kemandirian), dan Fairness (kesetaraan dan kewajaran)”, tegas Aktivis Alumni Teknik ITERA.
Senada ketua Korda Lampung Vino Santana, menjelaskan gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran putra putri karyawan BUMN dan masyarakat tentang pentingnya memerangi korupsi dimanapun terkhusus di BUMN. Provinsi Lampung sebagai embrio kampenya dan akan dijewantahkan provinsi lain. Dan spanduk-spanduk tersebut akan dipasang di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia.
FKPPIB adalah organisasi yang mewakili kepentingan lebih dari ribuan bahkan jutaan putra putri karyawan Karyawan BUMN di seluruh Indonesia.
“Kampanye ini bentuk dukungan dan menunjukkan kepada KPK dan Kejagung bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka melawan korupsi di BUMN. “Seluruh elemen FKPPIB dan masyarakat Indonesia mendukung mereka, kami siap membantu mereka dalam segala hal yang kami bisa”, tambah Vino.
** Proyek Di Lampung PT Nindya Karya Dilaporkan
Direktur Utama PT Nindya Karya, Moeharmein Zein Chaniago angkat bicara terkait masalah perusahaannya dilaporkan ke Kejaksaaan Tinggi Lampung oleh Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Lampung terkait Mega proyek RSPTN Unila.
Direktur Utama PT Nindya Karya Moeharmein Zein Chaniago, mengaku sampai saat ini pihaknya tidak mengetahui lebih detail, terkait perusaannya dilaporkan oleh Gapeksindo ke aparat penegak hukum terkait dugaan pengondisian.
“Iya itu bukan wilayah unit- unit direksi kalau itu ada nya di unit unit -unit usaha dan bisnis. Kalau bisa cari aja divisi lain untuk mengrosceknya, sepertinya divisi gedung kayanya, kalau saya ga sampe kesana kaya nya mas, tidak sedetail mencampuri itu. Karena kita direksi hanya memberikan kebijakan, ya kan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar segala macam dan kalau memang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ya saya tidak ada masalah itu, ya,” kata Chaniago sapaan akrab direktur tersebut kepada harianduta.com saat dihubungi, Rabu (15/5)
Lantas saat ditanya, sudah adanya dugaan persongkokolan jahat, antara perusahaan plat merah itu dengan pihak Universitas Lampung. Lagi lagi, Chaniago membantah keras.
“Gak (nggak), ga ada itu mungkin bisa di telusuri aja itu kapan kejadian nya, terus kapan tender nya, kadang-kadang kan orang itu mengkait-kaitkan saja, tapi kan semua itu datanya ada, kita bicarakan sesuai kan data aja, saya yakin itu semua tidak akan terjadi, proyek nya kecil kok,” tegas nya.
Diketahui Ketua Dewan Pembina Gapeksindo Lampung Doni Barata menduga ada persekongkolan untuk menentukan pemenang tender dalam proyek pembangunan RSPTN yang didanai ADB (Asian Development Bank).
“Kami melaporkan kasus persekongkolan,” terang dia.
Doni menjelaskan, Laporan itu terkait tender pekerjaan CWU pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP Universitas Lampung.(**).
