Bandar Lampung, Harian Duta —
Perombakan jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi momen “pulang kampung” bagi Rizky Agung Ariesantho yang kembali menduduki kursi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Bandar Lampung, Jum’at, (6/11/2026) sore.
Rotasi 13 pejabat eselon II tersebut menukar posisi Rizky dengan Veni Devialesti. Veni, yang sebelumnya menggeser Rizky ketika dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, kini dialihtugaskan memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Bagi internal Pemkot Bandar Lampung, masuknya kembali Rizky ke Diskominfo bukanlah hal asing. Pria yang pernah memimpin instansi tersebut dipandang telah memahami dinamika teknis serta dapur tata kelola informasi publik kota. Penunjukannya kembali menegaskan kebutuhan Pemkot Bandar Lampung akan figur berpengalaman untuk langsung tancap gas tanpa terhambat masa transisi birokrasi.
Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan, saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Eva Dwiana, menekankan bahwa rotasi jabatan bukan sebatas pengisian posisi kosong. Penyesuaian ini merupakan dorongan efisiensi dan akselerasi pelayanan di instansi strategis.
“Jabatan ini adalah bentuk amanah, kepercayaan, dan komitmen besar yang diletakkan di pundak saudara-saudari sekalian,” ujar Iwan mengutip pesan Eva di Aula Gedung Semergou, Jum’at, (6/11).
Dalam arahan resminya, Wali Kota menekankan empat aspek utama bagi para pejabat baru: penguatan kemampuan manajerial, kepemimpinan berorientasi pelayanan, percepatan penyesuaian tugas, serta penyelarasan program OPD dengan RPJMD Kota Bandar Lampung.
Sebagai pejabat yang telah mengenal seluk-beluk Diskominfo, tantangan utama Rizky kini terletak pada penguatan transparansi informasi publik, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta penanganan respons cepat aduan masyarakat di era digital. Kebijakan operasionalnya mendatang akan dipantau melalui evaluasi kinerja berkala yang disiapkan pemerintah kota.
(*)
