Pesawaran, Harianduta.com-Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona Kaligis hingga sekarang belum berkomentar kepada media harianduta.com terkait carut marut ulah Dinas Kominfo Pesawaran yang diduga menahan stempel milik wartawan terkait kerjasama di organisasi perangkat daerah (OPD) Diskominfo.
Diketahui dalam pemberitaan anggaran publikasi media pada dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pesawaran tahun 2024 pada Belanja Langganan Jurnal, Surat Kabar serta Majalah sebesar Rp1.070.000.000 diduga bermasalah. Pasalnya, stempel media yang telah bermitra menjalin kerjasama tanpa teken Memorandum of Understanding (MoU) baik cetak maupun online, justru sengaja disimpan selama bertahun-tahun.
Masih terkait cerita diatas, kekecewaan disampaikan oleh Bani yang melihat OPD tersebut. Bani yang merupakan warga Pesawaran menyesalkan adanya pegawai Diskominfo yang melakukan perbuatan tersebut, dan tentu jika demikian bagaimana dengan proses anggaran lainya.
Dirinya yang setiap tahun membayar pajak mulai pajak bumi bangunan dan pajak kendaraan di negeri sakti buat Bumi Andan Jejama merasa kesal.
“Kalau begini Bupati ya harus tegas sama jajaranya, jangan diam saja. Saya bayar pajak buat pesawaran asli orang pesawaran anak dan cucu saya lahir di pesawaran. Kalau begitu bagaimana transparan dan ya berpikirnya pasti aneh-aneh kepada Diskominfo,” kata Bani ini yang selalu mendukung Dendi dalam pemilu dua priode tersebut, Selasa (9/4).
Kendati demikian oknum berinisial (E) yang menjukir balikan aturan di Kominfo Pesawaran, namanya disebutkan disalah satu berita belum berhasil dimintai komentarnya meski sudah beberapa kali dihubungi Harianduta.com melalui pesan WhatsApp.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pesawaran, Jayadi Y membantah bahwa jajaranya ada yang menahan atau menyimpan stempel milik rekan-rekan wartawan.
“Tidak ada itu, nggak benar kita simpan-simpan stempel,” kata Jayadi.
Menurut dia, bahwa selama ini pihaknya berkerja selalu mengedepan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ada.
Dengan demikian pihaknya tidak akan terlibat yang macam-macam seperti yang dituduhkan. “Kita sudah bermitra dengan baik dengan kawan-kawan. Terlebih sistem pembayaran juga dilakukan melalui rekening atau non tunai,” kata Jayadi yang lulusan STPDN tersebut.
Dirinya juga mempertanyakan ketidaktransparanan Kominfo Pesawaran pada media-media yang bermitra tanpa meneken MoU.
Selain itu, Rutunitas berita seremonial yang di publikasikan dari kegiatan Bupati Pesawaran. Dinilai tak sebanding dengan nilai anggaran yang lumayan besar menggunakan dana APBD.
“Anggaran Rp1.070.000.000 tahun 2024 melalui proses pengadaan langsung bukan main besarnya. Sementara nilai yang diberikan hanya Rp1 juta-2 juta permedia,” jelasnya.
Sementara sumber lain mengatakan, aturan yang diterapkan Kominfo Pesawaran kepada media parner pun di nilai amburadul. Kominfo Pesawaran pun tak bisa menjelaskan secara rinci anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1 miliar, diperuntukan keberapa media online, dan cetak berapa jumlahnya.
Berapa jumlah media yang bermitra, tahun ini saja mencapai Rp1 miliar. Ini yang menjadi pertanyaan kami selaku awak media,” ungkapnya. (Bon)
