TANGGAMUS– harianduta.com-Sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran desa dan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat Pekon ( Desa, ) sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa.
Menindaklanjuti instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta amanah undang-undang tentang Dana Desa, kini seluruh desa diminta untuk mengelola Dana Desa secara lebih transparan, terbuka.
Seperti Memasang papan Plang pengumuman berupa baliho yang memuat isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Menurut keterangan dari salah satu perangkat Desa/pekon tengor saat di konfirmasi, Tim harianduta.com, kamis 28-03-2024, belum tau, kurang tau, naliho APBDes itu, kabarnya akan baru mau di bikin, dan belum jadi dan masih di percetakan, kabarnya, jelas dia.
Terpantau oleh tim media ini, pembangunan rehab gedung sekolah swasta pekon tengor yang sedang di kerjakan bangunan / sepertinya Cuma ganti atapnya saja dan juga tak terlihat papan informasi proyek. Hal tersebut dapat diduga memicu kecurigaan warga setempat, yakni berpotensi memberi ruang penyalahgunaan anggaran oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi yang lebih besar.
Pasalnya tidak adanya papan informasi proyek yang menyebutkan nilai pagu anggaran, nama pekerjaan maupun volume, yang di kerjakan, ditambah lagi selaku aparat desa dan ketua BHP tidak tau menau besaran anggaran dana nya.
Padahal anggaran Pada tahun 2023 ada beberapa titik, pisik bangunan, yang di bangun akan tetapi besarnya jumlah dana kami tidak tau, karena setiap kegiatan fisik bangunan tidak ada papan plang kegiatan. Maka dalam hal ini perlu peningkatan di bidang pengawasan bila perlu lakukan pemanggilan, apa lagi pelaksanaan rehab gedung sekolah tersebut dilaksanakan di tahun 2024 semenntara anggaran nya ditahun 2023,
Sementara kepala pekon Tengor, Bayumi, beberapa kali tim media saat di temui awak media guna kompirmasi, untuk di mintai keterangan selalu tidak berada di tempat entah kemana.
Ketua badan himpun pemekonan (BHP) bahkan memberikan keterangan pernyataan secara tertulis dan menandatangani, siap bertanggung jawab atas apa yang iya kata kan bahwa, BHP sampaikan itu ada nya.
Menindaklanjuti hal apa keterangan warga tengor kami siap bertanggung jawab, ucapnya. (Bersambung/Tim)
