Harianduta.com-Merasa kesulitan para Kontraktor di Bandar Lampung menjerit karena sulitnya mencairkan dana proyek di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung.
BPKAD Bandar Lampung dinilai tebang pilih dalam proses mencairkan dana kepada pihak rekanan. Hal ini, terungkap dari pengakuan sejumlah kontraktor yang sudah berhari – hari menunggu di BPKAD, namun tak kunjung ada kepastian pencairan dana proyek mereka.
“Saya sudah seminggu ini mas sampai malam disini (BPKAD), tapi ga jelas kepastiannya. Yang saya heran, berkas SPD (Surat Pencairan Dana) pun banyak yang turun tapi tak ada satupun berkas yang punya kami yang menunggu disini yang cair,” ujar salah seorang rekananan yang mengerjakan proyek di Dinas pendidikan Bandar Lampung bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, Jumat Malam, 29 Desember 2024.
Kekecewaan yang samapun diungkap kontrakror yang juga mengerjakan beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa di satuan kerja dinas pendidikan dan dinas PU Kota Bandar Lampung yang juga belum bisa mencairkan haknya.
Ia mengatakan, bahwa pencairan dana proyek di BPKAD sangat terlihat tebang pilihnya. Ia juga menilai, BPKAD tak memihak bagi kontraktor – kontraktor yang tidak memiliki kedekatan khusus dengan pejabat – pejabat setempat.
“Kami mah rekanan kecil mana dianggep. Saya sudah bertahun – tahun disini. Sudah paham aturan main mereka. Jadi jangan sampai saya buka semua borok mereka itu. Tahu kok saya berkas siapa aja itu yang jadi perioritas untuk dicairkan,” ujarnya saat mengungkapkan kekecewaannya kepada wartawan, namun namanya diminta untuk tak diberitakan.
Selain itu juga, ia mempertanyakan kejelasan pencairan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kota Bandar Lampung. Menurutnya anggaran untuk pencairan proyek pun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dibebebankan ke Pemda setempat. “Masa iya, proyek DAK bisa ga cair. Kemana uangnya. Dikemanakan, coba kalian cari tahu itu uang kemana.” Pungkasnya.
Ia berharap sulitnya proses pencairan di BPKAD Kota Bandar Lampung tersebut dapat menjadi perhatian dari Walikota. Sehingga, kedepan para kontraktor tidak dirugikan dan dapat menerima haknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
“Walikota harus turun itu, lihat langsung kondisinya. Dan juga pejabat – pejabat di BPKAD harusnya di evaluasi kembali. Sehingga seluruh rekanan bisa disamaratakan, dan menerima haknya tanpa harus ada yang dikorbankan seperti ini,” pungkasnya
Sementara walikota Eva Dwiana saat dikonfirmasi mengungkapkan, jika handphone milik orang no 1 di Bandarlampung itu sedang di ajudannya.
“Waalaikumsalam siap disampaikan.. hp bu wali masih di adc ya pak maaf ya,” urainya
Sementara itu, BPKAD Kota Bandarlampung M. Nur Ramdhan saat dikonfirmasi ke nomer 0813-7909-XXXX belum merespon pesan yang dikirimkan, padahal awal media mencoba memberi ruang agar berita yang akan di terbitkan berimbang. (*)
