Warga Ingin KPK Pantau PT Nindya Karya Terkait Proyek Unila

122 views

Bandar Lampung, Harianduta.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memantau Proyek Rumah Sakit Pendidikan Tnggi Negeri (RSPTN) Universitas Lampung.

Pembangunan mega proyek kesehatan milik kampus negeri di sai bumi ruwai jurai diklaim akan menjadi fokus utama sebagai RSP riset pertama di Pulau Sumatera. Bahkan pembangunanya didanai pinjaman dari Asia Development Bank (ADB), RSPTN Unila ditargetkan akan diresmikan pada tahun 2026, atau akhir 2025.

Proyek ini mencakup pembangunan RSPTN serta Integrated Research Center (IRC), dan telah memasuki tahap konstruksi dan pengembangan kapasitas sejak diluncurkan pada 11 Februari 2022, dengan rencana penyelesaian pada tahun 2026.

“Kita minta KPK pantau, apalagi proyek ini sudah di laporkan ke aparat penegak hukum melaluil Gapeksindo, terlebih banyak dugaan pengondisian dan nilainya ratusan miliar,” kata Yanto warga Lampung, Senin (20/5)

Karenanya, Yanto, minta KPK segera turunkan tim ke Lampung nantinya, apalagi informasi dalam waktu dekat akan di ground breaking pengerjaan mega proyek tersebut.

Sementara, Direktur Utama PT Nindya Karya Moeharmein Zein Chaniago, dikonfirmasi atas keinginan masyarakat yang meminta KPK akan memantau pekerjaan itu belum berhasil dikonfirmasi, meski diberikan ruang jawab, untuk keimbangan berita.

Diketahui Ketua Dewan Pembina Gapeksindo Lampung Doni Barata, melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung, ia menduga ada persekongkolan untuk menentukan pemenang tender dalam proyek pembangunan RSPTN yang didanai ADB (Asian Development Bank).

“Kami melaporkan kasus persekongkolan,” terang dia.

Doni menjelaskan, Laporan itu terkait tender pekerjaan CWU pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP Universitas Lampung.

“Persekongkolan itu kita lihat dari bukti-bukti foto pertemuan yang dihadiri PT Nindya Karya, Rektor, dan Wakil Rektor II yang sekarang sudah nggak lagi, Pak Rudy,” kata Doni.

PT Nindya Karya merupakan perusahaan pemenang tender proyek RSPTN Unila dengan nilai penawaran Rp192.865.665.859,12.

Namun, Direktur Utama PT Nindya Karya Moeharmein Zein Chaniago, mengaku sampai saat ini pihaknya tidak mengetahui lebih detail, terkait perusaannya dilaporkan oleh Gapeksindo ke aparat penegak hukum terkait dugaan pengondisian.

“Iya itu bukan wilayah unit- unit direksi kalau itu ada nya di unit unit -unit usaha dan bisnis. Kalau bisa cari aja divisi lain untuk mengrosceknya, sepertinya divisi gedung kayanya, kalau saya ga sampe kesana kaya nya mas, tidak sedetail mencampuri itu. Karena kita direksi hanya memberikan kebijakan, ya kan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar segala macam dan kalau memang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ya saya tidak ada masalah itu, ya,” kata Chaniago sapaan akrab direktur tersebut kepada harianduta.com saat dihubungi, Rabu (15/5)

Lantas saat ditanya, sudah adanya dugaan persongkokolan jahat, antara perusahaan plat merah itu dengan pihak Universitas Lampung. Lagi lagi, Chaniago membantah keras.

“Gak (nggak), ga ada itu mungkin bisa di telusuri aja itu kapan kejadian nya, terus kapan tender nya, kadang-kadang kan orang itu mengkait-kaitkan saja, tapi kan semua itu datanya ada, kita bicarakan sesuai kan data aja, saya yakin itu semua tidak akan terjadi, proyek nya kecil kok,” tegas nya. (Yuda)